Loka, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini menjadi instrumen strategis pemerintah untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional sekaligus melindungi daya beli petani.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan keputusan ini merupakan respons cepat Presiden dalam mengantisipasi lonjakan harga pupuk global yang kian menekan banyak negara.
“Presiden Prabowo memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya. Ini adalah langkah preventif di tengah periode ketidakstabilan dunia,” ujar Mentan Amran, Minggu (3/5/2026).
SobatLoka, sejak Februari 2026, eskalasi konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz—jalur vital yang melayani sepertiga perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor nitrogen utama, memicu lonjakan harga urea global hingga lebih dari 40 persen.
Penurunan harga 20 persen di tingkat domestik ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi, mulai dari Urea, NPK, hingga ZA. Langkah ini diharapkan mampu meredam biaya produksi petani pada musim tanam 2026.
Pangkas Birokrasi
Selain intervensi harga di sisi hulu, pemerintah melakukan perombakan struktural pada sistem distribusi. Melalui Instruksi Presiden (Inpres), pemerintah memangkas 145 regulasi yang selama ini menghambat penyaluran.
Kini, alur distribusi diperpendek, dari Kementerian Pertanian langsung ke PT Pupuk Indonesia, dan diteruskan ke petani. Akses pun kian dipermudah dengan integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan harus sudah terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026 dimulai.
Pupuk Murah, Gabah Terjaga
Keberpihakan pemerintah terhadap petani dilakukan secara komprehensif dari dua sisi. Di sisi hulu, menurunkan biaya produksi melalui subsidi dan deregulasi distribusi pupuk. Kebijakan ini diperkirakan mampu memangkas biaya tanam hingga ratusan ribu rupiah per hektare bagi 16 juta petani.
Sedangkan di sisi hilir, menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di level Rp6.500 per kilogram. Dengan menetapkan HPP di angka tersebut, pemerintah menjamin petani tidak akan merugi saat panen raya tiba, meski di tengah tekanan inflasi global.
Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda utama gaya kepemimpinan ekonomi Prabowo Subianto. Pemerintah tidak hanya hadir untuk memberi subsidi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memastikan petani tetap memperoleh keuntungan dari keringat mereka sendiri.(yg/red)
