Loka, Surabaya – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mempercepat pengembangan teknologi monitoring real-time untuk mengaudit kondisi rel di atas jembatan. Langkah ini menjadi krusial guna menekan angka kecelakaan kereta api (KA) di Indonesia yang kerap dipicu oleh kegagalan infrastruktur.
Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan, riset ini merupakan respons strategis atas insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur baru-baru ini. Ia menyebut, fokus keselamatan perkeretaapian harus menyentuh aspek prasarana secara mendalam.
Audit Infrastruktur Lewat SHMS
Salah satu teknologi unggulan yang kini didalami adalah Structural Health Monitoring System (SHMS). Teknologi ini dirancang khusus untuk mengawasi kesehatan struktur jembatan kereta api secara terus-menerus.
“Dalam perkeretaapian, kita tidak hanya bicara soal sarana (kereta), tapi juga prasarana. Teknologi SHMS ini sangat bermanfaat, khususnya bagi PT KAI, dalam menjaga keselamatan dan keandalan infrastruktur secara presisi,” ujar Arif di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Arif menjelaskan, BRIN saat ini mengawal sekitar 20 kajian aktif di bidang perkeretaapian. Selain jembatan, riset mencakup pemodelan performa kereta cepat hingga pengembangan prototipe sistem otomasi dan persinyalan modern.
SobatLoka, masalah keselamatan transportasi di Indonesia seringkali kompleks. Arif Satria menyebut kecelakaan KA biasanya bersifat multi-aspek, melibatkan faktor teknologi, perilaku manusia, hingga isu sosial.
βKereta api adalah sebuah ekosistem. Persoalannya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ke depan, kejadian-kejadian terbaru akan menjadi bahan riset lanjutan kami,β tambahnya.
Kolaborasi Global dan Lokal
Untuk memperkuat hilirisasi riset, BRIN juga tengah merevitalisasi kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun, Jawa Timur. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi hasil riset ke dalam industri nyata.
Arif menekankan peran BRIN tidak hanya terbatas pada inovasi perangkat keras, tetapi juga memberikan rekomendasi dari aspek hukum dan kebijakan. Hal ini bertujuan agar setiap tantangan nasional dalam sektor transportasi mendapatkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. (yg/red)
