Loka, Jakarta – Pemerintah memberikan garansi penuh bahwa suksesi internal di kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menginterupsi jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah bergulir di tanah air.
Langkah penyegaran organisasi ini diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan monitoring dan evaluasi ketat terhadap performa eksekusi program MBG selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Evaluasi komprehensif tersebut bermuara pada restrukturisasi pucuk kepemimpinan guna mematangkan akselerasi distribusi gizi bagi generasi masa depan.
Dalam formasi anyar, posisi Kepala BGN yang semula dijabat oleh Dadan Hindayana beralih ke tangan Nanik S. Deyang. Kursi Wakil Kepala BGN yang sebelumnya ditempati oleh Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya, kini dipercayakan kepada kombinasi profesional-birokrat: Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan reposisi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi, bukan sebuah kemunduran kebijakan. Target utamanya adalah mempercepat realisasi program-program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab moral BGN kepada publik.
“Kepada tiga pimpinan BGN yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mempererat kerja sama bersama pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kita harus memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam pengumuman strategis di Istana tersebut, Mensesneg turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari. Kehadiran para petinggi kabinet ini mengindikasikan bahwa perombakan BGN dipantau langsung di bawah radar prioritas presiden untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih inklusif dan transparan.
Ia menggarisbawahi bahwa program MBG adalah instrumen investasi kemanusiaan jangka panjang. Program ini tidak sekadar bertumpu pada perbaikan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah dari keluarga prasejahtera, tetapi juga dirancang menjadi stimulus penggerak roda ekonomi lokal melalui penyerapan produk-produk pertanian serta keterlibatan komunitas produsen lokal di daerah.
Oleh karena itu, suksesi pimpinan di tubuh BGN ini diharapkan menjadi momentum titik balik untuk memperkuat akuntabilitas, memperbaiki jalur logistik pangan, dan memastikan bahwa hak dasar atas makanan bergizi benar-benar sampai ke piring anak-anak yang membutuhkan di seluruh pelosok negeri.
Kerawanan administrasi yang sering kali mengorbankan masyarakat penerima manfaat disadari betul oleh pemerintah. Untuk itulah mereka menginstruksikan seluruh unit kerja di lingkungan BGN tetap beroperasi secara normal tanpa mengurangi kualitas pelayanan di lapangan.
“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang bergulir ini, seluruh instrumen program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan pemenuhan hak gizi kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” tegas Prasetyo. (yg/red)
