Loka, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mematangkan megaproyek pengurai kemacetan di wilayah utara, utamanya di wilayah Gedangan. Mereka mengalokasikan anggaran senilai Rp400 miliar khusus untuk proses pembebasan lahan, yang diperuntukkan pembangunan jembatan layang atau flyover Gedangan.
Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan, seluruh tahapan ganti rugi dan pembebasan tanah ditargetkan rampung pada tahun ini. Pihaknya telah menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pemetaan wilayah terdampak secara presisi.
“Proses pembebasan lahan dengan anggaran Rp400 miliar harus selesai tahun ini,” ujar Subandi di hadapan warga terdampak dalam acara sosialisasi di Kantor Kecamatan Gedangan, Selasa (19/5/2026).
Subandi mengapresiasi sikap kooperatif warga di kawasan terdampak yang memahami mekanisme ganti rugi. Kondisi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan mempercepat transaksi administratif.
“Kami berharap proses pembebasan lahan sampai realisasi fisik nanti bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti,” tambahnya.
Proyek infrastruktur berskala besar ini dipastikan akan memakan lahan seluas 45.822 meter persegi atau sekitar 4,5 hektare. Menariknya, objek yang terdampak tidak hanya milik warga, melainkan juga sejumlah fasilitas publik dan aset instansi vertikal.
Beberapa titik krusial yang masuk dalam peta pembebasan lahan antara lain kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Gedangan, Puskesmas Gedangan, fasilitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Delta Tirta dan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di area Stasiun Gedangan
Di sisi teknis, proyek ini mengalami perubahan cetak biru (blueprint) yang cukup signifikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, Mohammad Makhmud, mengungkapkan posisi flyover kini digeser dari rencana awal.
“Rancangan besar proyek mengalami perubahan. Posisi flyover yang mulanya hendak dibangun tepat di tengah Jalan Raya Gedangan, kini digeser ke arah timur,” jelas Makhmud.
Keputusan penggeseran ini diambil setelah melalui kajian mendalam bersama lintas sektor. Ada dua pertimbangan utama. Pertama adalah kondisi geografis, dimana kontur tanah di sisi timur Jalan Raya Gedangan dinilai jauh lebih padat dan stabil secara struktural.
Yang kedua adalah efisiensi anggaran, mengingat banyaknya aset milik Pemkab Sidoarjo dan instansi pemerintah lain di sisi timur, sehingga anggaran negara dapat digunakan lebih efisien.
Pemkab Sidoarjo mematok target tinggi agar seluruh dokumen dan transaksi pembebasan tanah ini selesai pada akhir tahun 2026, sebelum pengerjaan konstruksi fisik dimulai secara masif. (yg/red)
